JABARINSIDE.COM | Dugaan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Sukabumi memicu respons kontroversial dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sukabumi.
Ketika salah satu awak media BBC.com mencoba mengonfirmasi dugaan tersebut, salah seorang oknum pegawai di Dinas Pendidikan Kota Sukabumi menunjukkan sikap yang dianggap arogan dan tidak kooperatif. Bertempat di kantor Dinas Pendidikan, Jalan Pelabuhan II KM. 5, Cipanengah, Kec. Lembursitu, sikap pegawai tersebut justru memicu spekulasi publik terkait transparansi dinas terkait dugaan pungli di sekolah.
“Sebentar, kalau saya lihat kantor redaksi Anda di kabupaten, sedangkan ini mau konfirmasi Disdik Kota. Seharusnya Anda koordinasi dulu sama wartawan yang ada di Kota,” ujar salah seorang pegawai dengan nada tinggi, sambil memeriksa kartu identitas wartawan (KTA) milik media.bbc tersebut
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski telah dijelaskan bahwa konfirmasi dilakukan untuk memperoleh keterangan resmi, oknum tersebut justru semakin emosional. “Saya ngotot karena di situ mau naik berita. Nggak boleh itu, ada aturannya!” ucapnya dengan nada yang meninggi sambil berdiri, Kamis (30/1/2025).
Bahwa seorang jurnalis dalam menulis berita tidak boleh di intervensi dari pihak manapun. dan menghalangi dalam pengambilan berita.
Sikap arogan ini memunculkan berbagai spekulasi publik. Banyak yang menduga bahwa sikap tersebut adalah upaya untuk menutupi praktik pungli yang terjadi, bahkan ada yang menduga hasil pungutan liar tersebut melibatkan pihak-pihak tertentu di Dinas Pendidikan.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi terkait dugaan pungli tersebut. Sikap oknum pegawai yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik juga dikecam oleh berbagai pihak, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat segera mengusut tuntas dugaan pungli ini. Selain itu, pihak Disdik Kota Sukabumi juga diminta untuk memberikan klarifikasi resmi agar transparansi dan kepercayaan publik dapat terjaga
