Anggota DPRD Jabar H. Yusuf Ridwan Gelar Sosialisasi Perda di Cikembar

Senin, 8 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABARINSIDE.COM | Sukabumi – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Yusuf Ridwan, melaksanakan kegiatan sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Tahun Anggaran 2024-2025. Acara digelar di Gedung Sirojul Aulad, Kampung Margasari, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Senin (8/9/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cikembar, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Sosialisasi Perda merupakan bagian dari tugas DPRD dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait produk hukum yang telah disahkan bersama pemerintah provinsi.

Baca Juga :  PAD Jadi Barometer, LSM GAPURA Soroti Kinerja Pemerintahan Asjaf–Andreas

Dalam penyampaiannya, H. Yusuf Ridwan menjelaskan bahwa DPRD Jawa Barat hingga saat ini telah menghasilkan kurang lebih 600 perda. Pada kesempatan ini, ia menyosialisasikan dua perda, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2021 perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan.

“Di Bojongkembar ini banyak pelaku UMKM. Melalui perda tentang kewirausahaan, kita harapkan ada dorongan agar usaha masyarakat semakin berkembang, tidak monoton, tetapi lebih maju, kreatif, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Selain itu, Yusuf juga menegaskan pentingnya perda tentang pesantren yang telah mengakui keberadaan pesantren secara resmi. Menurutnya, pemerintah perlu hadir dalam pembinaan dan pemberdayaan pesantren, tidak hanya pada aspek iman dan takwa (imtak), tetapi juga dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Baca Juga :  Partai Politik di Depok Bentuk Koalisi Sama Sama, Buka Peluang Kerjasama selain dengan Golkar

Dalam dialog bersama masyarakat, Yusuf turut menyoroti persoalan komunikasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat yang dinilai masih kurang. Ia berharap ke depan DPRD dapat menjadi mediator sekaligus fasilitator agar potensi masyarakat bisa lebih berkembang, khususnya dalam membuka peluang pasar yang lebih luas.

“Kami berharap dengan prinsip-prinsip kewirausahaan yang disampaikan tadi, masyarakat desa bisa lebih berdaya, mandiri, dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bupati Tegaskan Dinas PU Harus Aktif dan Responsif Hadapi Keluhan Infrastruktur
Perkembangan Budidaya Ikan Nila di Kolam Bioplok BUMDes Bantaragung Tunjukkan Hasil Positif
‎Tertibkan PKL di Kawasan Stasiun Cibadak, Petugas Amankan Pedagang yang Gunakan Bahu Jalan
Bupati Tekankan Integritas ASN dalam Pelantikan 93 Pegawai di Sukabumi
‎Bupati Sukabumi Dapat Apresiasi, Bantu Pulangkan 8 Warga Korban Tiket Bodong‎
Program BSMSS Kodim 0607 Sukabumi Bangun Jalan di Cikembar, Warga Sambut Antusias
UPZ Cikembar Capai 60 Persen Pengumpulan ZIS, Kesadaran Warga Meningkat
Terungkap! Tiket Pesawat Bodong Dijual di Facebook, 8 Korban Rugi Hampir Rp11 Juta
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 April 2026 - 18:52 WIB

Bupati Tegaskan Dinas PU Harus Aktif dan Responsif Hadapi Keluhan Infrastruktur

Rabu, 1 April 2026 - 18:28 WIB

Perkembangan Budidaya Ikan Nila di Kolam Bioplok BUMDes Bantaragung Tunjukkan Hasil Positif

Rabu, 1 April 2026 - 16:59 WIB

‎Tertibkan PKL di Kawasan Stasiun Cibadak, Petugas Amankan Pedagang yang Gunakan Bahu Jalan

Rabu, 1 April 2026 - 12:20 WIB

Bupati Tekankan Integritas ASN dalam Pelantikan 93 Pegawai di Sukabumi

Selasa, 31 Maret 2026 - 20:49 WIB

Program BSMSS Kodim 0607 Sukabumi Bangun Jalan di Cikembar, Warga Sambut Antusias

Selasa, 31 Maret 2026 - 20:46 WIB

UPZ Cikembar Capai 60 Persen Pengumpulan ZIS, Kesadaran Warga Meningkat

Selasa, 31 Maret 2026 - 15:40 WIB

Terungkap! Tiket Pesawat Bodong Dijual di Facebook, 8 Korban Rugi Hampir Rp11 Juta

Selasa, 31 Maret 2026 - 15:13 WIB

‎Pemerintah Kaji Kenaikan BBM Non-Subsidi, Subsidi Dipastikan Tetap Prioritas

Berita Terbaru