JABARINSIDE.COM | Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI) kembali menunjukan eksistensinya didunia pergerakan hari ini Kamis/13/2/2025 dengan menggelar Aksi Unjukrasa (Unras) di depan kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi
Yang mana pada kesempatan aksi masa kali ini Lpi jelas menyuarakan beberapa dugaan permasalahan yang ada di Dinas Perkim mulai dari mangkraknya Pembangunan Gedung Pemda dan juga beberapa penggunaan anggaran yang ada di Dinas Perkim dari tahun anggaran 2022 sampai tahun anggaran 2024.
Hal itu di sampaikan langsung oleh , Rohmat Hidayat , Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mewakili massa aksi yang hadir kurang lebih 100 Orang yang mana menurut orang nomor satu di Lpi tersebut pihaknya menduga keras bahwa Kepala Dinas (Kadis) Perkim Kabupaten Sukabumi menjadi sumber masalah mangkraknya gedung pemda
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang mana jelas pada tahun 2022 adanya alokasi anggaran APBD yang di kucurkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurang lebih 39 miliyar untuk dua paket kegiatan yang berbeda di progres lanjutan pembangunan gedung pemda
Namun setelah penganggaran tersebut sampai saat ini gedung pemda mangkrak bahkan ada dua kali penganggaran pada tahun 2023 dan 2024 yang diduga tidak di serap oleh pihak Dinas Perkim maka jelas dengan tidak terjadinya penyerapan itulah menjadi awal terhambatnya penyelesaian untuk pembangunan gedung
Tidak hanya itu yang menjadi sorotan tajam pihak Lpi yang mana , mengenai pembangunan gedung pemda ini patut jelas kami pertanyakan statusnya masuk dalam RPJMD atau tidak ” cetus Rohmat
Rohmat juga menambahkan pihaknya merasa kecewa dengan hasil aksi hari ini yang mana Kepala Dinas Perkim selalu mangkir sudah bukan kali pertama pada saat audiensi di Setda pun terjadi Kepala Dinas Perkim tidak terlihat sama sekali batang hidung nya .
Dengan begitu amat sangat jelas menjadi pertanyaan besar bagi publik (masyarakat) ada apa dengan selalu menghindarnya Kepala Dinas kalau memang Kadis merasa bersih dan tidak ada indikasi apa pun pada proyek tersebut harusnya berani bertatap muka secara langsung dengan masa aksi” tegas Rohmat
Maka dengan mangkir nya Kadis Perkim pada dua pertemuan yang sudah di jadwalkan sedemikian rupa Lpi mendesak DPRD Kabupaten Sukabumi untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mana jelas surat permintaan untuk RDP sudah di layangkan jauh sebelum aksi
Serta Lpi juga mendesak keras Kejaksaan Agung RI untuk segera mengambil sikap memeriksa Kepala Dinas Perkim dan mengaudit secara menyeluruh semua penggunaan anggaran yang ada di Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi .pungkasnya
Aksi hari ini di hadiri beberapa perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Perkim yang menemui masa aksi di wakili oleh Asisten Daerah 1 ,Kepala Badan Kesbangpol,Sekertaris Dinas Perkim, dan beberapa Kepala Bidang Dinas Perkim.
