JABARINSIDE.COM | SUKABUMI — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Diaga Muda Indonesia Kabupaten Sukabumi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/1/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut diikuti ratusan massa dari Diaga Muda Indonesia Sukabumi Raya sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus menagih janji penuntasan sejumlah dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dinilai hingga kini belum memiliki kejelasan hukum.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dugaan kasus SPJ fiktif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi senilai Rp13 miliar tahun anggaran 2023, serta 90 kasus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang disebut-sebut masih mangkrak.
Ketua Diaga Muda Indonesia Sukabumi Raya, Dasep Indra Witarsa, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan dan demonstrasi yang telah dilakukan pihaknya sejak tahun 2025 lalu.
“Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi menagih janji dan mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang merugikan dan menyengsarakan rakyat,” tegas Dasep dalam orasinya.
Ia menilai masih banyak persoalan hukum di Kabupaten Sukabumi yang terkesan berjalan di tempat, bahkan seolah hilang tanpa kejelasan. Dasep juga mengingatkan agar Kejaksaan tidak melakukan penegakan hukum secara tebang pilih atau memetieskan perkara yang menjadi perhatian publik.
Sekitar 500 peserta aksi terlibat dalam demonstrasi tersebut dengan membawa spanduk, poster, pamflet, serta menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Dalam pernyataan sikapnya, Diaga Muda Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi segera menindaklanjuti dan menuntaskan dugaan kasus korupsi SPJ fiktif DPPKB dan 90 kasus PKBM.
Mendesak Kejaksaan membuka secara transparan kepada publik perkembangan penanganan perkara yang dinilai mangkrak.
Menuntut pemecatan oknum pegawai kejaksaan yang diduga menghalang-halangi proses penegakan hukum.
Mengajak masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk aktif melakukan kontrol sosial demi terwujudnya penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.
Diaga Muda Indonesia Sukabumi Raya menegaskan akan terus mengawal proses hukum tersebut dan berencana kembali turun ke jalan apabila dalam waktu satu bulan tuntutan mereka tidak mendapatkan respons konkret dari pihak Kejaksaan.
“Jika penegakan hukum dilakukan setengah hati, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan terus menurun,” pungkas Dasep.
