JABARINSIDE.COM |Sukabumi – Kabupaten Sukabumi kembali berduka. Seorang siswi sekolah menengah pertama (SMP) dikabarkan mengakhiri hidupnya sendiri. Dugaan sementara, korban nekat melakukan tindakan tersebut karena tidak kuat menanggung tekanan akibat perundungan (bullying) yang dialaminya di lingkungan sekolah.
Presidium Ideasmuda, Abdul Majid, menilai bahwa tragedi ini tidak hanya menjadi duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga cermin gagalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menjamin sekolah sebagai ruang aman bagi tumbuh kembang anak.
“Kami sangat menyayangkan, lagi-lagi masyarakat Sukabumi disuguhkan dengan kabar yang menyayat hati. Seorang anak yang seharusnya dilindungi dan dijaga pertumbuhannya, justru kehilangan harapan hidup akibat lingkungan sekolah yang tidak sehat,” ujar Abdul Majid dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).
Ia menegaskan, peristiwa tragis ini bukan hanya persoalan individu yang menjadi korban tekanan sosial, melainkan bentuk kegagalan sistemik dari Pemda Sukabumi, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Menurutnya, pemerintah daerah telah lalai dalam menjalankan amanat berbagai regulasi perlindungan anak, seperti:
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan,
Permen PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, dan
Perda Kabupaten Sukabumi No. 17 Tahun 2021 tentang Sekolah Ramah Anak.
“Jika seorang murid merasa lebih aman di kematian daripada di sekolahnya, maka kita harus berani berkata bahwa ada yang sangat salah dengan sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Abdul Majid menyebut, jargon “Sekolah Ramah Anak” yang selama ini digaungkan pemerintah daerah hanya sebatas slogan tanpa implementasi nyata. Padahal, konsep tersebut seharusnya menjadi komitmen kuat untuk menjamin hak-hak anak di lingkungan pendidikan.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap kesehatan mental anak. Pemerintah daerah, kata dia, harus hadir lebih maksimal dalam memastikan setiap siswa mendapat perlindungan psikologis agar tidak ada lagi korban serupa.
“Tragedi ini menunjukkan gagalnya kinerja Dinas Pendidikan dan DP3A Kabupaten Sukabumi. Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan kebijakan perlindungan anak, termasuk terhadap kinerja dinas terkait,” imbuhnya.
Abdul Majid menyerukan agar peristiwa ini menjadi titik balik reformasi pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
“Tidak boleh ada lagi ruang bagi kekerasan di sekolah. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar menunggu tragedi berikutnya,” pungkasnya.
Oleh: Abdul Majid – Presidium Ideasmuda
