JABARINSIDE.COM | JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima audiensi dari Koperasi Konsumen Cangkuang Bersama Sejahtera bersama perwakilan masyarakat penggarap di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Selasa (23/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS DPR RI itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi terkait pengelolaan lahan di kawasan sekitar TNGHS.
Dalam dialog tersebut, masyarakat menyoroti pentingnya kepastian hukum atas lahan yang telah mereka garap selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka juga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara upaya pelestarian lingkungan dan kebutuhan hidup warga yang menggantungkan penghasilannya dari sektor pertanian.
Perwakilan Koperasi Konsumen Cangkuang Bersama Sejahtera menjelaskan bahwa aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat di sekitar kawasan TNGHS telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak keluarga.
”Masyarakat membutuhkan kepastian dan perlindungan agar tetap dapat menjalankan aktivitas pertanian secara legal tanpa mengabaikan aspek konservasi,” ujarnya dalam forum audiensi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Fraksi PKS DPR RI menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Menurut mereka, penyelesaian konflik dan persoalan di kawasan konservasi harus dilakukan melalui pendekatan dialog, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan.
Fraksi PKS menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian, lembaga terkait, serta pihak pengelola TNGHS guna mencari solusi yang komprehensif dan berkeadilan.
”Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kawasan hutan, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat. Karena itu diperlukan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan konservasi sekaligus memberikan ruang hidup yang layak bagi warga,” ungkap salah satu perwakilan Fraksi PKS.
Selain persoalan lahan, masyarakat juga mengusulkan adanya program pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar kawasan hutan. Penguatan koperasi dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan yang ada di DPR RI.
Masyarakat berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan formulasi terbaik dalam pengelolaan kawasan TNGHS, sehingga fungsi konservasi tetap terjaga tanpa mengesampingkan hak dan kesejahteraan warga yang telah lama hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.
