‎Wamenko Pangan Dorong Regulasi RDF, TPSA Cimenteng Sukabumi Dinilai Jadi Model Pengelolaan Sampah Nasional‎

Rabu, 29 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABARINSIDE.COM | SUKABUMI – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., mendorong percepatan penyusunan regulasi nasional mengenai Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai solusi strategis pengelolaan sampah di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat meninjau operasional fasilitas RDF di Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPSA) Cimenteng, Kabupaten Sukabumi, Rabu (29/7/2026).
‎
‎Hanif mengatakan, pemerintah pusat akan mendorong lahirnya regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) guna memberikan kepastian hukum dalam pengembangan RDF di berbagai daerah.
‎
‎”Kami akan mendorong RDF ini memiliki regulasi setingkat Peraturan Presiden sebagaimana waste to energy, sehingga ada kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun investor,” ujar Hanif kepada awak media.


‎
‎Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan RDF karena didukung keberadaan 23 pabrik semen dari 18 perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah. Industri semen tersebut dinilai menjadi mitra strategis dalam memanfaatkan bahan bakar alternatif hasil pengolahan sampah.
‎
‎Apabila potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal, kata Hanif, sekitar 132 kabupaten dan kota yang berada di sekitar kawasan industri semen berpeluang mengurangi volume sampah secara signifikan.
‎
‎Ia menjelaskan, RDF merupakan salah satu strategi nasional untuk mengurangi jumlah sampah yang masih berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA). Bersama teknologi waste to energy, RDF diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap target pengurangan sampah nasional.
‎
‎Dalam kunjungan tersebut, Hanif juga menilai Kabupaten Sukabumi memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan RDF di Indonesia. Keberadaan fasilitas RDF di TPSA Cimenteng dinilai telah menunjukkan konsep pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dengan mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen.
‎
‎Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan pengelolaan RDF sangat bergantung pada kualitas sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan. Karena itu, pemerintah daerah diminta terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
‎
‎”Pemilahan sampah menjadi kunci utama. Tanpa pemilahan, biaya pengolahan menjadi tinggi dan manfaat ekonominya tidak akan maksimal,” tegasnya.
‎
‎Hanif juga mengusulkan agar setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi memiliki desa percontohan yang menerapkan sistem pemilahan sampah secara menyeluruh. Langkah tersebut diyakini mampu mempercepat perubahan perilaku masyarakat sekaligus mengurangi residu sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.
‎
‎Selain menghasilkan bahan bakar alternatif bagi industri, pemanfaatan RDF dinilai mampu memberikan manfaat lingkungan melalui pengurangan penggunaan batu bara serta menekan emisi gas rumah kaca, khususnya emisi metana yang berasal dari timbunan sampah.
‎
‎Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor industri terus diperkuat agar pengembangan RDF dapat berjalan lebih cepat. Dengan dukungan regulasi yang kuat, RDF diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.

Baca Juga :  Realisasikan Dana Desa Tahap 1 Tahun 2025 Pemdes Caringin Kulon Bangun TPT Dan Pengaspalan Jalan Gang Berdayakan Warga Masyarakat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Polsek Cibadak Gelar Giat tertib Ramadhan 1446 H dan Harkamtibmas Kelurahan Cibadak

Berita Terkait

HARI KESAKTIAN PANCASILA, BUPATI SUKABUMI TEGASKAN PENTINGNYA KEBERSAMAAN DEMI MENJAGA KEUTUHAN NEGARA
Musdes RKPDes Cimanggu 2027, BPD Soroti Keterbatasan Anggaran dan Aspirasi Warga
Musdes RKPDes 2027 Digelar, Pemdes Sukamulya Prioritaskan Perbaikan Jalan Desa
Rapat Rutin Disdik Sukabumi Bahas Dapodik, Revitalisasi hingga Laporan BOSP
Tim Peneliti TNI AD Kaji Dampak Sosial Jembatan Garuda Suci di Cikembar
Ribuan Warga Meriahkan Jalan Santai dan Senam Sehat HJKS ke-156 di Jampangtengah, Doorprize Kambing Jadi Sorotan
IJTI Award 2026, Pemkab Sukabumi Raih Apresiasi, Wabup Andreas Dorong Pers Tetap Kawal Kebenaran
‎Kades Sukamulya Buka Suara soal Polemik Tanah Desa: “Kalau Tanah Desa, Harus Ada Suratnya”‎
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 10:32 WIB

HARI KESAKTIAN PANCASILA, BUPATI SUKABUMI TEGASKAN PENTINGNYA KEBERSAMAAN DEMI MENJAGA KEUTUHAN NEGARA

Rabu, 30 September 2026 - 12:01 WIB

Musdes RKPDes Cimanggu 2027, BPD Soroti Keterbatasan Anggaran dan Aspirasi Warga

Selasa, 29 September 2026 - 12:59 WIB

Musdes RKPDes 2027 Digelar, Pemdes Sukamulya Prioritaskan Perbaikan Jalan Desa

Selasa, 29 September 2026 - 12:53 WIB

Rapat Rutin Disdik Sukabumi Bahas Dapodik, Revitalisasi hingga Laporan BOSP

Senin, 28 September 2026 - 14:40 WIB

Tim Peneliti TNI AD Kaji Dampak Sosial Jembatan Garuda Suci di Cikembar

Minggu, 27 September 2026 - 15:20 WIB

Ribuan Warga Meriahkan Jalan Santai dan Senam Sehat HJKS ke-156 di Jampangtengah, Doorprize Kambing Jadi Sorotan

Minggu, 27 September 2026 - 06:54 WIB

IJTI Award 2026, Pemkab Sukabumi Raih Apresiasi, Wabup Andreas Dorong Pers Tetap Kawal Kebenaran

Kamis, 24 September 2026 - 17:45 WIB

‎Kades Sukamulya Buka Suara soal Polemik Tanah Desa: “Kalau Tanah Desa, Harus Ada Suratnya”‎

Berita Terbaru