JABARINSIDE.COM, Bandung | Dalam upaya meningkatkan sinkronisasi rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) baru-baru ini meminta pembahasan khusus dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pembahasan ini terutama terkait dengan perencanaan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan penyesuaiannya dalam rencana pembangunan Jabar yang harus disusun pada 2025.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menyampaikan kebutuhan sinkronisasi tersebut saat berbicara di Gedung Sate, Bandung. “Kami mengharapkan adanya pembahasan khusus dengan Bappenas tentang detail implementasi rencana ini, agar pelaksanaannya di masa depan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada,” ujar Bey.
Pada pertemuan yang akan melibatkan Bappenas, diharapkan diadakan sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang juga mengundang DPRD Jabar dan kementerian terkait. Harapannya adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan rencana pembangunan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rencana aglomerasi DKJ merupakan salah satu topik utama dalam diskusi tersebut, yang melibatkan sejumlah kota/kabupaten dari tiga provinsi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Aglomerasi ini bertujuan untuk harmonisasi wilayah penyangga ibu kota, dengan fokus utama adalah penanganan bersama terhadap berbagai masalah, termasuk bencana banjir.
Selain itu, sinkronisasi program pemerintah pusat terkait program makan gratis yang menjadi bagian dari program unggulan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, juga akan dibahas.
Bey menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait dengan implementasi berbagai program tersebut. “Kami akan menyesuaikan segala sesuatunya berdasarkan arahan dari pusat untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya,” tutup Bey.
Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memastikan efektivitas implementasi rencana pembangunan yang saling terkait antar daerah dan dengan rencana pembangunan pusat.(wld)
