LEBAK – Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten Rafik Rahmat Taufik menilai, bantuan keuangan atau (Bankeu) dari Pemprov Banten untuk desa bisa jauh lebih besar.
Rafik mencontoh beberapa daerah yang justru mengalokasikan Bankeu dari APBD dengan nominal mencapai Rp 150 sampai Rp 250 juta.
“Sementara dengan APBD yang hampir Rp12 triliun, Pemprov Banten hanya mengalokasikan Rp60 juta per desa. Sangat jauh kalau melihat daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata Rafik di Lebak, Minggu 2 April 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Lebak ini, mengatakan, usulan Bankeu menjadi Rp250 juta per desa sangat bisa dipenuhi oleh Pemprov Banten. Kecilnya Bankeu disebut Rafik karena pemprov belum punya keseriusan dalam mendorong pembangunan desa.
“Nilai itu wajar dan sangat realistis. Coba dihitung Rp250 juta dikali 1.238 jumlah desa di Banten, hanya sepersekian persen dari APBD Banten,” sebut Rafik.
Rafik memastikan, Apdesi Banten terus berupaya agar pemprov bisa mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya bagi desa.
“Dengan Rp 250 juta banyak hal yang desa bisa lakukan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sektor pembangunan lain,” jelas Rafik.
Sekretaris Apdesi Lebak Yayan Hendayana mengatakan, pembangunan desa dapat lebih cepat dilakukan, salah satunya dengan dukungan banprov yang ideal.
“Itu jadi keniscayaan ya supaya desa-desa khususnya di Lebak bisa lebih maju,” ucap Kepala Desa Cikamunding ini.
Yayan menyebut, Bankeu tahun ini memang mengalami kenaikan dari Rp15 juta menjadi Rp 60 juta.
“Tapi lebih baik bisa disamakan dengan daerah lain yang sudah lebih besar agar tidak terjadi disparitas dalam pembangunan,” katanya.
