JABARINSIDE.COM, Jakarta | Satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menutup periode pertamanya dengan deretan capaian pada tiga prioritas Asta Cita: swasembada pangan, swasembada energi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Evaluasi para peneliti, akademisi, dan pelaku kebijakan menunjukkan tren kepercayaan publik meningkat, infrastruktur program kian rapi, dan dampak ekonomi–sosial mulai nyata di lapangan.
Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti menilai kerja Kementerian Pertanian misalnya, terlihat “nyata” dalam memperkuat ketahanan pangan; tingkat keyakinan publik pada kemampuan Kementan menyejahterakan petani tercatat 77%, dengan 61,5% responden puas atas program ketahanan pangan nasional.
“Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian di angka 71,5 persen. Ambang yang cukup lumayan. Ini karena banyak hal yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian berkaitan dengan pangan yang memang diturunkan oleh program pemerintah,” kata Agustina
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso menautkan temuan itu dengan kebijakan lapangan seperti optimalisasi lahan, pembenahan distribusi, dan penyaluran beras SPHP yang berpihak ke petani sekaligus konsumen.
“Presiden telah menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, kerja kolaboratif yang kini dilakukan harus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.
Di hulu, Kementan mengaktifkan Satgas Penderasan Informasi—memetakan isu swasembada, serapan gabah, ketersediaan pupuk, gerakan pompanisasi, cetak sawah—serta melaporkan serapan 65 juta ton GKP dari jejaring penggilingan berbagai skala.
Peneliti Senior Litbang Kompas Budiawan Sidik Arifianto menyebut kepuasan petani atas kebijakan Kementan menembus 84%, didorong langkah seperti kenaikan HPP GKP dari Rp5.500 menjadi Rp6.500/kg yang menjaga optimisme dan gairah tanam.
“Responden secara umum menyatakan 77 persen kenaikan HPP berhasil mensejahterakan petani. Tapi kalau kita pilah lagi respon berdasarkan pekerjaanya disitu ada petani dan peternak yang berhubungan langsung dengan agraris maka angkanya jauh lebih tinggi lagi yaitu 84 persen petani puas dan menyambut baik kebijakan tersebut,” ujar Budiawan.
Sinyal Presiden di PBB—menarget Indonesia sebagai lumbung pangan dunia—memperkuat agenda dalam negeri. Dukungan lintas sektor juga mengalir: Kementerian Kehutanan mengakselerasi agroforestri perhutanan sosial di atas landscape 8,3 juta ha untuk pasokan pangan tanpa mengorbankan kelestarian. Di ranah digital, Mentan Andi Amran Sulaiman menggandeng BSSN guna mengamankan transformasi sistem pertanian, sejalan dengan target kedaulatan dan kemandirian pangan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat dua lompatan dalam 1 tahun: lifting migas naik dari sekitar 580 ribu menjadi 605 ribu barel per hari, dan porsi energi terbarukan di sistem kelistrikan meningkat dari 11% menjadi 15,5%.
“Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mendorong perbaikan tata kelola sumur minyak rakyat agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.” imbuhnya.
Di sisi pembiayaan, Danantara menyiapkan rel jalur transisi. CEO Rosan Roeslani memproyeksikan investasi waste-to-energy (PSEL) di 33 kota mencapai Rp91 triliun.
“Mungkin total investasinya itu mencapai kurang lebih Rp 91 triliun untuk kurang lebih di 33 daerah itu. Tetapi kemungkinan besar karena waktu itu angka yang diambil berdasarkan 1.000 ton (sampah per hari) karena di satu daerah bisa menjadi lebih,” terangnya.
Di pilar SDM, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan 11.000+ SPPG (dapur gizi) telah beroperasi; Kepala BGN Dadan Hindayana menarget seluruhnya bersertifikat SLHS agar keamanan pangan terjaga. Kanal data BGN menunjukkan 11.362 SPPG aktif, sementara BKKBN (Wihaji) melaporkan 1,32 juta ibu hamil/menyusui dan balita non-PAUD sudah menjadi penerima manfaat MBG per 17 September—menandai perluasan jangkauan kelompok rentan.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai ikhtiar pencegahan yang menarget 60 juta penerima manfaat tahun ini, melalui puskesmas, posyandu, sekolah, klinik BPJS, kantor, dan komunitas. Di pendidikan, Sekolah Rakyat diperluas lintas daerah. Untuk talenta unggul, Mendikti Saintek Brian Yuliarto menarget 100 Sekolah Garuda beroperasi pada 2029 (80 transformasi + 20 sekolah baru), menjadi “jalur cepat” mencetak peneliti dan industriawan masa depan.
“Melalui keberadaan sekolah ini semakin banyak anak-anak Indonesia yang berhasil masuk perguruan tinggi terbaik di dunia dan dalam negeri,” tegasnya.
Ekosistem SDM disokong kebijakan upah aparatur: Perpres 79/2025 memasukkan kenaikan gaji ASN (khususnya guru, dosen, nakes, penyuluh), TNI/Polri sebagai program “Hasil Terbaik Cepat”. Di kewirausahaan rakyat, Menko Perekonomian memperpanjang PPh final UMKM 0,5% hingga 2029, menjaga cashflow dan daya ekspansi. []
