SUKABUMI — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, tensi gerakan buruh di Kabupaten Sukabumi mulai menghangat. Dalam rapat persiapan yang digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Jumat (24/04/2026), sejumlah isu krusial mencuat dan dipastikan akan menjadi bahan aksi besar awal Mei mendatang.
Ketua DPC FSB KIKES KSBSI Kabupaten Sukabumi, Nendar Supriatna, menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi keterlibatan pemerintah dalam mengakomodasi rencana kegiatan buruh. Namun, ia juga menekankan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah dorongan terhadap implementasi International Labour Organization Konvensi 190 tentang penghapusan kekerasan di dunia kerja. Menurut Nendar, praktik kekerasan verbal masih kerap terjadi di sejumlah perusahaan di Sukabumi, terutama dalam tekanan pencapaian target produksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih ada pekerja yang didorong dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Ini jelas bertentangan dengan standar internasional,” ujarnya.
Tak hanya itu, sorotan juga diarahkan kepada fungsi pengawasan DPRD, khususnya terkait perlakuan terhadap buruh outsourcing di rumah sakit milik pemerintah. Nendar mengungkapkan, pihaknya menemukan indikasi adanya pekerja yang menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), sesuatu yang dinilai ironis.
“Rumah sakit swasta saja mampu bayar sesuai UMK, masa yang menggunakan anggaran negara justru di bawah standar?” katanya.
Dalam rangkaian May Day tahun ini, serikat buruh telah menyiapkan sejumlah agenda aksi. Pada 30 April, mereka akan melakukan kampanye keliling ke perusahaan-perusahaan terkait penghapusan kekerasan verbal di tempat kerja. Aksi kemudian dilanjutkan dengan unjuk rasa di Kantor Pemda Kabupaten Sukabumi di Pelabuhanratu pada sore harinya.
Massa buruh juga berencana bergerak ke gedung DPRD dan bermalam sebagai bentuk tekanan moral. Puncaknya, pada 1 Mei 2026, diperkirakan sedikitnya 3.500 anggota FSB KIKES KSBSI akan turun langsung dalam aksi besar di gedung DPRD.
Selain isu ketenagakerjaan, praktik pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen tenaga kerja turut menjadi perhatian serius. Nendar menilai, lemahnya regulasi dan pengawasan membuat praktik tersebut terus berlangsung.
Ia mendorong agar revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan memuat sanksi tegas terhadap pungli. Menurutnya, tanpa regulasi yang kuat, praktik tersebut akan sulit diberantas karena melibatkan “pasar” antara pencari kerja dan oknum tertentu.
“Kalau tidak ada pasal dan sanksi tegas, praktik ini akan terus hidup. Harus ada kontrol, termasuk soal komposisi tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti komposisi tenaga kerja di Sukabumi yang disebutnya sekitar 70 persen lokal dan 30 persen dari luar daerah. Menurutnya, pengaturan yang lebih ketat bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan praktik pungli sekaligus memperkuat posisi tawar tenaga kerja lokal.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pemerintah daerah sejauh ini cukup responsif. Salah satunya dengan memberikan ruang bagi serikat buruh untuk menyampaikan masukan dalam revisi perda dalam waktu dua minggu.
May Day 2026 di Sukabumi diprediksi tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum konsolidasi besar buruh dalam menuntut perbaikan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan manusiawi.
