Rapat Paripurna Ke -31″Persetujuan DPRD Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Jumat, 15 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABARINSIDE.COM|Sukabumi-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-31 Tahun Sidang 2025 di ruang rapat utama DPRD, Kamis 14-8-2025

Rapat dipimpin Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP, didampingi Wakil Ketua I, Yudha Sukmagara, dan Wakil Ketua II, H. Usep. Hadir pula Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan.

Agenda rapat membahas Persetujuan Bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, menyampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Raperda tersebut. Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca Juga :  JIS! Masuk Dalam Standar FIFA atau Standar Politik

Kenaikan Pendapatan dan Belanja

Perubahan APBD 2025 mencatat kenaikan pada pendapatan dan belanja daerah.

Pendapatan Daerah naik sebesar Rp113.227.844.821 dari Rp4.549.299.635.326 menjadi Rp4.622.529.480.147, dengan rincian:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp30.694.232.387 dari Rp842.298.862.064 menjadi Rp872.993.094.451.

Pendapatan Transfer naik Rp78.533.612.434 dari Rp3.699.002.773.262 menjadi Rp3.777.536.385.696.

Lain-lain Pendapatan yang sah naik Rp4.000.000.000 dari Rp8.000.000.000 menjadi Rp12.000.000.000.

Belanja Daerah naik sebesar Rp147.026.931.913 dari Rp4.523.211.793.087 menjadi Rp4.670.238.725.000, dengan rincian:

Belanja Operasional naik Rp156.337.462.710 dari Rp3.364.996.500.084 menjadi Rp3.521.333.962.794.

Belanja Modal naik Rp17.681.024.136 dari Rp374.395.396.480 menjadi Rp392.076.420.616.

Baca Juga :  LSM Rakyat Indonesia Berdaya Soroti Dugaan Pemborosan dan Potensi KKN ,Swakelola di Dinas PU Sukabumi

Belanja Tidak Terduga turun Rp20.225.781.695 dari Rp50.000.000.000 menjadi Rp29.774.218.305.

Belanja Transfer turun Rp6.765.773.238 dari Rp733.819.896.523 menjadi Rp727.054.123.285.

Pembiayaan Daerah mencatat:

Penerimaan Pembiayaan naik Rp33.797.087.092 dari Rp88.584.157.761 menjadi Rp122.381.244.853.

Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp114.672.000.000.

Rekomendasi Strategis Badan Anggaran

Banggar memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:

Penyesuaian belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dan pengurangan alokasi belanja barang habis pakai.

Efisiensi belanja jasa dan perjalanan dinas.

Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Optimalisasi sumber pendapatan baru.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan sarana-prasarana, termasuk kantor kecamatan.

Pengembangan potensi wisata di Kecamatan Surade.

Penyediaan sarana pengelolaan sampah.

Prioritas pembangunan meliputi infrastruktur, lingkungan hidup, perumahan dan tata ruang, sektor perikanan melalui Program Nelayan Motekar, sektor pertanian khususnya kopi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, dan optimalisasi potensi daerah.

Baca Juga :  Pergerakan Tanah Kembali Terjadi di Cikembar, Lima Rumah Terancam

Pendapat Akhir Bupati

Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM, dalam pendapat akhirnya menjelaskan bahwa penyesuaian APBD Perubahan 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian mencakup perubahan asumsi makro ekonomi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Bupati mengapresiasi masukan DPRD yang dinilai sebagai bentuk pengendalian pemerintahan dan pembangunan. Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2022, Raperda APBD Perubahan 2025 yang telah disetujui akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk evaluasi dan persetujuan.

Rab Ripaldo

Berita Terkait

Smart Trend Ekologi Warnai Pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Cikembar
KUA Cikembar Dirikan Posko “Masjid Ramah Pemudik” di Masjid Abdullah Bin Mas’ud
Polres Sukabumi Hadir untuk Rakyat, Sembako Murah Digelar Jelang Lebaran
BAZNAS Kabupaten Sukabumi Dukung Penuh Muhibah Ramadan 1447 H, Perkuat Silaturahmi Pemerintah dan Masyarakat
‎Mini Bus Bogoran Tabrak Pajero di Cibadak Sukabumi, Diduga Saat Menyalip
Gerak Cepat Polres Sukabumi Amankan Pria Diduga Lakukan Asusila dan Ancam Warga dengan Kampak
KUA Cikembar Gelar Program “The Most KUA Move Sakinah Maslahat”, Perkuat Ketahanan Keluarga di Bulan Ramadan
‎GMMB Desak Kejari Sukabumi Usut Tuntas Dugaan Korupsi Desa Babakanjaya
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 19:24 WIB

Smart Trend Ekologi Warnai Pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Cikembar

Jumat, 13 Maret 2026 - 19:19 WIB

KUA Cikembar Dirikan Posko “Masjid Ramah Pemudik” di Masjid Abdullah Bin Mas’ud

Jumat, 13 Maret 2026 - 17:04 WIB

Polres Sukabumi Hadir untuk Rakyat, Sembako Murah Digelar Jelang Lebaran

Jumat, 13 Maret 2026 - 11:46 WIB

BAZNAS Kabupaten Sukabumi Dukung Penuh Muhibah Ramadan 1447 H, Perkuat Silaturahmi Pemerintah dan Masyarakat

Jumat, 13 Maret 2026 - 10:13 WIB

‎Mini Bus Bogoran Tabrak Pajero di Cibadak Sukabumi, Diduga Saat Menyalip

Kamis, 12 Maret 2026 - 14:07 WIB

KUA Cikembar Gelar Program “The Most KUA Move Sakinah Maslahat”, Perkuat Ketahanan Keluarga di Bulan Ramadan

Kamis, 12 Maret 2026 - 11:18 WIB

‎GMMB Desak Kejari Sukabumi Usut Tuntas Dugaan Korupsi Desa Babakanjaya

Kamis, 12 Maret 2026 - 08:27 WIB

Empat Hari Hilang, Udin Ditemukan Tak Bernyawa di Perkebunan Karet Cikembar

Berita Terbaru

Jabar Update

Smart Trend Ekologi Warnai Pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Cikembar

Jumat, 13 Mar 2026 - 19:24 WIB