Kritik Pedas Prof. Ribka Tjiptaning Tentang Kebijakan Kesehatan Pemerintah, dan Desak Penguatan Penegakan Hukum

Rabu, 5 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABARINSIDE.COM | Prof. (HC). Dr. dr. Ribka Tjiptaning, P.AAK, pakar kesehatan dan aktivis, Yang Juga Salah Seorang Politisi PDI Perjuangan, melontarkan kritik tajam terhadap Kebijakan Program kesehatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,

dr Ribka dalam wawancara eksklusif nya di Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) Jl Cikini Raya Menteng Jakarta Pusat Rabu (5/2/25) Ribka menyoroti sejumlah isu krusial yang menurutnya menghambat terwujudnya kesehatan rakyat Indonesia yang sejahtera.

Salah satu poin utama kritik Ribka adalah mengenai BPJS Kesehatan. Ia menilai, meskipun BPJS Kesehatan merupakan bentuk perlindungan sosial, realitanya masih jauh dari harapan. Usulan pemerintah agar masyarakat beralih ke asuransi swasta, menurutnya, menunjukkan ketidakhadiran negara dalam memenuhi hak kesehatan warga. Rendahnya iuran BPJS, yang kerap disebut sebagai alasan ketidakmampuan menanggung semua penyakit, justru mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ribka juga menyoroti lemahnya transparansi dan penegakan hukum dalam sistem kesehatan Indonesia. Diskriminasi terhadap pasien BPJS, penolakan layanan, penundaan pengobatan, hingga ketidakjelasan biaya, masih sering terjadi. Ia menyamakan perlakuan terhadap pasien BPJS yang datang dengan hak yang dijamin negara, seperti diperlakukan sebagai pengemis. Lebih lanjut, Ribka mengkritik lemahnya sanksi terhadap fasilitas kesehatan yang melanggar kewajiban, menyebut sanksi yang ada terkesan tebang pilih dan tidak cukup tegas untuk menghentikan pelanggaran hak pasien.

Baca Juga :  Si jago Merah Melahap 3 Rumah Warga di Kadudampit

“Dalam Pancasila 1 Juni 1945 sila Kedua dan Kelima UUD Negara RI Tahun 1945 padal 28 H sudah ditegaskan dan menyatakan bahwa , negara berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang layak serta menyediakan pelayanan kesehatan. dan
setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.
setiap orang juga berhak atas jaminan sosial yang disediakan negara” imbuhnya”

Begitu juga dalam Pasal 34 ” lanjut nya” mengatur dan menegaskan Tanggung Jawab Sosial Pemerintah dalam penyelenggaraan Kesehatan untuk kesejahteraan sosial , dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan sosial, termasuk dalam bidang Kesehatan , serta bertanggung jawab menyediakan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan, dan memfasilitasi upaya-upaya pencegahan penyakit serta perawatan bagi yang membutuhkan, “ujar nya”

Dan beliau juga menjelaskan tentang Regulasi hukum

” Dengan Hadirnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai peraturan turunan dari UUD NRI 1945 diharapkan lebih mempertegas dan memperjelas terkait beberapa hal, di antara nya
Perlindungan HAK dan Pelaksanaan Kewajiban setiap warga negara atau pasien itu sendiri untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik, bermutu, berkualitas dan adil dan juga Penyediaan akses pelayanan kesehatan nya pun harus merata seperti Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memastikan seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang tidak mampu agar dapat mengakses pelayanan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan, dari mulai
Pengaturan dan pengawasan pelayanan Kesehatan serta Pemenuhan standar fasilitas Kesehatan ,dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, standar medis dan etika profesi.”jelas nya”

Baca Juga :  Cegah DBD Pasca-Longsor, Petugas Gabungan Lakukan Fogging di Bojongpicung

Untuk memperbaiki sistem kesehatan, Ribka juga berharap dari mulai penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap fasilitas kesehatan, permudah prosedur pengaduan, dan mewajibkan rumah sakit menerima pasien BPJS tanpa diskriminasi. Ia juga mendesak evaluasi kebijakan BPJS Kesehatan agar tidak menguntungkan pihak tertentu. Penyederhanaan prosedur dan pengawasan yang ketat, menurutnya, akan menjamin pelayanan yang adil dan merata.

Bagi Ribka, kesehatan bukan sekadar masalah kebijakan, melainkan juga keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk rakyat, memastikan terpenuhinya hak kesehatan, dan bukan hanya sekadar retorika. Hal ini, masih menurutnya, selaras dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat turut menegaskan perlunya implementasi penuh tanggung jawab program-program kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan MBG untuk menciptakan keadilan sosial

Baca Juga :  PT KAI Daop 2 Bandung Imbau Penumpang Datang Lebih Awal Antisipasi Kemacetan Akibat Final Liga Indonesia

Di sisi lain Ribka Pun menyoroti Makan Bergizi Gratis
Sebab menurut nya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah, menurut nya perlu ada nya perencanaan yang matang sehingga program penerima manfaat bisa tepat sasaran

Ribka mengatakan bahwa meskipun ini adalah langkah yang baik untuk mencegah stunting, program ini harus lebih terencana dan tepat sasaran. “Saat Presiden Megawati Soekarnoputri menginisiasi program ini pada 2011, tujuannya jelas untuk menurunkan angka stunting pada 1000 HPK (Seribu Hari Pertama Kehidupan). Namun, eksekusinya harus lebih fokus kepada mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Pemerintah pun harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan, yang naik signifikan dari 71 triliun rupiah menjadi 171 triliun rupiah, benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang salah.

“Jika program ini tidak berjalan dengan baik, maka akan jadi beban berat bagi APBN dan masyarakat,” pungkas nya”

Berita Terkait

Kapolres Sukabumi Kunjungi Korban Kecelakaan Maut di RSUD Palabuhanratu, Beri Bantuan dan Dukungan Moril
Keluarga Korban Kecelakaan Beruntun Gerbang Tol Ciawi, Ucapkan Terimakasih Kepada Polri
Satlantas Polres Sukabumi Tindak Taksi Gelap dan Knalpot Brong, Ratusan Kendaraan Terjaring Razia
Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Berikut Data Korban
Perebutan Gelar Juara, Puluhan Piala Bertebaran di Festival Pencak Silat Kapolres Sukabumi Cup I 2025
Konfirmasi Dugaan Pungli Ke Disdik Kota Wartawan Mengalami Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan
Toko di Perintis Kemerdekaan di Gondol Maling Kerugian 50 juta
HUT Ke-52 DPC PDIP Sukabumi Berlangsung Dengan Meriah
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Februari 2025 - 09:28 WIB

Kapolres Sukabumi Kunjungi Korban Kecelakaan Maut di RSUD Palabuhanratu, Beri Bantuan dan Dukungan Moril

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:29 WIB

Keluarga Korban Kecelakaan Beruntun Gerbang Tol Ciawi, Ucapkan Terimakasih Kepada Polri

Jumat, 7 Februari 2025 - 16:14 WIB

Satlantas Polres Sukabumi Tindak Taksi Gelap dan Knalpot Brong, Ratusan Kendaraan Terjaring Razia

Kamis, 6 Februari 2025 - 07:29 WIB

Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Berikut Data Korban

Senin, 3 Februari 2025 - 22:03 WIB

Perebutan Gelar Juara, Puluhan Piala Bertebaran di Festival Pencak Silat Kapolres Sukabumi Cup I 2025

Kamis, 30 Januari 2025 - 17:38 WIB

Konfirmasi Dugaan Pungli Ke Disdik Kota Wartawan Mengalami Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan

Selasa, 21 Januari 2025 - 10:41 WIB

Toko di Perintis Kemerdekaan di Gondol Maling Kerugian 50 juta

Sabtu, 11 Januari 2025 - 22:40 WIB

HUT Ke-52 DPC PDIP Sukabumi Berlangsung Dengan Meriah

Berita Terbaru

Organisasi

Sempat Cekcok Antar Ormas di Cikembar Berakhir Damai

Jumat, 7 Feb 2025 - 12:23 WIB

Jabar Update

Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Berikut Data Korban

Kamis, 6 Feb 2025 - 07:29 WIB