JABARINSIDE.COM | SUKABUMI, Selasa (2/6/2026) — Aksi demonstrasi Forum RT/RW Kota Sukabumi terus berlanjut. Massa yang terdiri dari ketua RT, RW, serta unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakatan masih bertahan di Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Koordinator lapangan aksi, Arief Rahman Arifin, menegaskan bahwa pihaknya menilai jawaban Wali Kota Sukabumi atas tuntutan mereka tidak relevan dan tidak menjawab substansi persoalan.
“Jawaban dari wali kota itu tidak nyambung. Apa yang disampaikan sebenarnya sudah kami ketahui. Kami tidak ingin lagi terjebak pada janji-janji yang tidak jelas,” ujarnya kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Arief, hingga saat ini massa aksi masih memilih bertahan di DPRD sebagai bentuk tekanan politik agar tuntutan mereka ditindaklanjuti secara serius. Bahkan, tuntutan berkembang tidak hanya pada persoalan program dan insentif, tetapi juga mengarah pada desakan agar Wali Kota Sukabumi mundur dari jabatannya.
“Intinya jelas, kami meminta wali kota mundur secara hormat atau diberhentikan melalui mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, aksi tersebut bukan hanya diikuti oleh RT/RW, melainkan juga didukung berbagai elemen masyarakat seperti ormas dan LSM yang merupakan bagian dari warga Kota Sukabumi.
“Memang ada yang memakai atribut, tapi sebagian besar adalah warga asli Kota Sukabumi yang ikut menyuarakan aspirasi,” katanya.
Terkait respons DPRD, Arief menyebut bahwa pimpinan dewan menunjukkan sikap terbuka. Bahkan, sejumlah fraksi disebut siap mengawal aspirasi tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket.
“Dari komunikasi awal, beberapa fraksi sudah siap mengawal. Tinggal menunggu proses lebih lanjut di DPRD,” jelasnya.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan praktik dalam pelaksanaan proyek di tingkat kelurahan yang dinilai tidak transparan. Arief mengungkapkan bahwa seharusnya setiap kegiatan melibatkan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) seperti Forum RT/RW, LPM, dan BKM.
Namun, menurutnya, dalam praktik di lapangan hal tersebut tidak dilakukan.
“Biasanya ada musyawarah dulu di tingkat kelurahan. Tapi ini tidak, langsung ditunjuk dengan alasan titipan dari wali kota,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung adanya dugaan peran pihak-pihak tertentu di lingkaran kekuasaan yang memengaruhi keputusan tersebut, meski tidak menyebutkan nama secara spesifik.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu berjalan relatif kondusif dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berkomitmen akan terus mengawal tuntutan hingga mendapat kejelasan dari pemerintah daerah maupun DPRD Kota Sukabumi.
